INHU | Tran7riau.com
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H. Suwardi Ritonga SE meminta kepada Pemerintah Daerah agar bisa memantau maraknya kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) mini di wilayah Inhu. Kamis (15/8/24).
Suwardi meminta agar pemprov dan Pemkab menyikapi Munculnya beberapa PKS mini yang lokasinya berdekatan dengan PKS dan perkebunan perusahaan. “Saya melihat sudah berdiri bahkan ada yang sudah operasi, saat ini adanya pabrik kelapa sawit (PKS) yang skala mini, polanya khusus membeli brondolan sawit aja padahal PKS mini tidak punya kebun sama sekali,” ungkapnya.
Dia menilai bahwa kini rendemen atau kadar minyak buah sawit saat diolah di pabrik menjadi turun, akibat brondolan sawit banyak dijual ke PKS mini.
Karena itu Iya berharap ada perhatian dari pemprov dan Pemkab serta pihak terkait, untuk menindaklanjuti praktik PKS mini di lapangan yang dinilai akan merugikan industri kelapa sawit dan masyarakat secara luas.
Suwardi juga menilai bahwa PKS mini bisa jadi akan menerima brondolan sawit yang dicuri dari perkebunan perusahaan maupun dari kebun para petani. Namun karena nilai buah yang dicuri tidak terlalu besar atau sekitar di bawah Rp3 juta dari setiap pelaku, biasanya akan dibebaskan dari jeratan hukum.
Saya hanya bisa mengingatkan terkait perizinan dan pendirian PKS brondolan mini ini harus dikaji tentang azas manfaat. Sebab Alasan belum ada sepengetahuan saya kebun budidaya brondolan. Ini bisa saja menjadi memelihara atau menimbulkan maling.
Atau sebaliknya tukang panen bisa saja bermain dan merugikan para pekebun dengan cara menyembunyikan atau sengaja membiarkan buah agar menjadi brondolan sebab di Inhu belum ada kebun budidaya brondolan ujarnya.
Untuk itu pinta Suwardi, Pastikan bahan baku yang bersumber dari budidaya “kebun brondolan” jika ada. Coba kita hitung, seandainya kapasitas pabrik tersebut mencapai 5ton/jam. Dikalikan 8 jam saja satu hari operasinya, berarti satu bulan yakni 1.200ton. Darimana dapat banyaknya brondolan sebanyak itu? Tanya Suwardi, kalau tidak jangan beroperasional pabrik-pabrik tersebut tegasnya.
Kita tidak menghambat para Investor Di Inhu, namun harus ada Azas manfaatnya. Kita juga menilai PKS mini punya tujuan untuk memajukan sektor UMKM, namun tetap harus ada tata kelola yang baik dalam operasionalnya di lapangan.
jadi hal paling penting dalam menyikapi hal ini. Intinya kita tidak meminta agar pemerintah melarang PKS mini, tapi tata kelolanya yang harus dibenahi agar tidak menimbulkan Hal lain” pungkasnya.
Budi Irianto
