Soroti Penurunan Fiskal Inhu Rp58,4 Miliar, Fraksi NasDem Pertanyakan Pembatasan Pasien Dokter Spesialis hingga Pelantikan 247 Kepsek

RENGAT | Tran7riau.com

Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.

​Dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu yang menanggapi penyampaian Bupati Indragiri Hulu, Fraksi NasDem mencermati bahwa penyusunan RAPBD 2027 dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat akibat merosotnya pendapatan daerah sebesar Rp58.499.413.640—turun dari semula Rp1.265.460.909.318 menjadi Rp1.206.961.495.678.

​Ketua Fraksi NasDem DPRD Inhu, Taufik Hendri, S.IP., M.Si., bersama Sekretaris Fraksi Aristo, menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal tersebut tidak boleh mengorbankan layanan dasar masyarakat maupun hak-hak aparatur daerah.
​”Perencanaan anggaran harus realistis, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah kembali menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui APBD Perubahan,” tegas Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.

​Tiga Sorotan Kritis Anggaran, Kepsek, dan Layanan Dokter Spesialis
​Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem membedah tiga persoalan krusial yang meminta penjelasan konkret dari Pemerintah Daerah:

​Strategi di Tengah Penurunan Fiskal Meminta Pemda menjelaskan faktor utama anjloknya pendapatan daerah serta langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah agar ketergantungan pada dana transfer berkurang. Pemda juga didesak mengevaluasi belanja operasional agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

​Polemik Pelantikan 247 Kepala Sekolah, Fraksi NasDem menyoroti proses pelantikan dan pemindahan 247 kepala sekolah yang dinilai masih menyisakan ketidakjelasan administrasi, termasuk adanya kepala sekolah yang sudah dipindahkan namun belum menerima SK terbaru. Pemda diminta memastikan penempatan jabatan mengedepankan prinsip kompetensi dan manajemen talenta, bukan sekadar keputusan administratif.

​Pembatasan Pasien Dokter Spesialis, Fraksi NasDem mempertanyakan informasi terkait pembatasan jumlah pasien oleh dokter spesialis yang diduga dipicu belum terbayarnya jasa pelayanan medis secara penuh. NasDem menegaskan agar persoalan administrasi dan keuangan rumah sakit tidak merugikan tenaga medis maupun membatasi akses kesehatan masyarakat.

​Delapan Rekomendasi Strategis untuk APBD Murni 2027 Sebagai langkah perbaikan, Fraksi NasDem mendorong Bupati dan Wakil Bupati Inhu menjadikan APBD Murni TA 2027 sebagai momentum penyelesaian persoalan mendasar melalui delapan poin rekomendasi:

​Infrastruktur & Efisiensi Belanja: Memprioritaskan perbaikan jalan rusak, pembukaan akses daerah terisolir, serta membangun gedung DPRD dan kantor BPBD yang terbakar secara efisien. Pemda juga diminta memangkas belanja seremonial demi memenuhi aspirasi reses warga.

​Pelunasan Kewajiban & TPP ASN, Menganggarkan dan melunasi seluruh tunda bayar pekerjaan tahun sebelumnya serta mengalokasikan TPP ASN minimal 10 bulan pada APBD Murni 2027.

​Transparansi & Audit Meminta laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap RSUD serta hasil review penggunaan Bantuan Presiden sebesar Rp15 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan, termasuk menindaklanjuti temuan pelanggaran disiplin ASN.

​Layanan Dasar & Keagamaan: Memastikan kecukupan anggaran BPJS Kesehatan, Alokasi Dana Desa, kegiatan MTQ tingkat kecamatan/kabupaten, serta Perayaan Natal Oikumene.

​Penyelesaian Pekerjaan 2026 & Islamic Center Menginventarisasi pekerjaan TA 2026 yang belum terealisasi agar dituntaskan pada 2027. Selain itu, Pemda didesak menyiapkan anggaran matang untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Center pada TA 2027 sebagai bagian dari janji visi dan misi kepala daerah.

​Fraksi Partai NasDem berharap seluruh catatan dan pertanyaan tersebut dijawab secara konkret oleh Pemerintah Daerah pada tahapan pembahasan berikutnya demi terwujudnya tata kelola anggaran yang sehat dan berpihak kepada rakyat Indragiri Hulu.

​Catatan Tambahan (Opsional), Jika rilis ini akan dikirimkan ke media lokal (seperti media siber di Riau/Inhu), Anda dapat menambahkan kutipan langsung (direct quote) dari Ketua atau Sekretaris Fraksi di bagian tengah berita untuk memperkuat nilai berita (news value). Apakah Anda ingin saya buatkan kutipan tambahannya atau menyesuaikan panjang tulisan ini?

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *