PERANAP-INHU | Tran7riau.com
Ajasri.SH adalah salah satu calon anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hulu yang lolos terpilih hasil daptar pencalonan DPRD dari Partai PAN Dapil 4 siap berbuat untuk membawa Kabupaten Indragiri Hulu kearah yang lebih baik.
Ajasri SH mantan Kades Pematang salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan mantan Kepala Desa Pematang yang dititipkan amanah oleh masyarakat. Ia maju menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
Atas dukungan, juga keinginan sebahagian masyarakat khususnya masyarakat Desa umumnya dapil 4 untuk bisa berbuat lebih memajukan daerah.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan. Sebab ini adalah amanah yang besar yang dititipkan kepada dirinya.
” Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat khususnya warga Batang Peranap Peranap dan Kelayang yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk menjadi di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ini,” ujarnya yang juga salah satu pendatang baru di calon legislatif.
Ia juga menyebutkan motivasinya maju mencalonkan Wakil Rakyat salah satunya ingin berkontribusi membangun dan memajukan Daerah kearah yang lebih baik khususnya Desa dapil 4
Ajasri SH menuturkan pengalaman disaat menjabat Kades aspirasi masyarakat tidak banyak tersampaikan di DPRD terlebih suara aspirasi kades disaat itu. Melihat kondisi itu ia merasa terpanggil menjadi penyambung untuk melayani aspirasi masyarakat itu.
Namun menurutnya berbicara membangun daerah jauh lebih sulit dibandingkan membangun mindset (cara pandang) masyarakat menjadi tantangan tersendiri baginya.
Dia mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama berperan serta untuk memajukan daerah, agar Indragiri Hulu bisa bangkit terciptanya SDM yang handal, pembangunan insfrastruktur yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pinta Ajasri SH
Ia menegaskan siap menjadi pelayan aspirasi masyarakat apa yang diinginkan untuk disampaikan kepada Pemerintah.
Sebab DPRD mempunyai peran penting untuk itu sebagai pengawal aspirasi masyarakat dalam pengawasan, legislasi dan pengesahan dalam pengambilan keputusan kebijakan Pemerintah daerah agar pembangunan berpihak kepada masyarakat, pungkasnya.
(Red/A.R)
