RIAU | Tran7riau.com
20 November 2026 — Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) Riau mengapresiasi ketegasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan korporasi besar yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.
Namun, di balik langkah penegakan hukum tersebut, KNARA Riau juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang selama ini berkonflik dengan perusahaan, khususnya masyarakat yang areal kelolanya atau tanah yang mereka klaim haknya berada di dalam wilayah yang selama ini diklaim oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) cs.
Ketua KNARA Riau, Asbullah, S.H., menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi besar merupakan langkah tegas yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ketegasan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan agraria, perlindungan hak masyarakat, serta penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Sebagai pendamping masyarakat, kita mengapresiasi ketegasan Satgas PKH dalam menertibkan dan menyita penguasaan lahan oleh korporasi besar yang terbukti tidak menaati aturan. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan besar yang selama ini memiliki kekuatan modal dan pengaruh,” kata Asbullah yang merepresentasi kan sikap KNARA Riau.
Sebagaimana pada 20 November 2026, pemerintah melalui Satgas PKH mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan itu didasarkan pada hasil temuan terkait sejumlah persoalan dalam pemanfaatan kawasan hutan di areal perizinan perusahaan.
Temuan yang disampaikan Satgas PKH meliputi dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare. Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
KNARA Riau memandang bahwa keputusan tersebut merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan mengakhiri praktik penguasaan sumber daya alam yang bertentangan dengan hukum. Namun, kebijakan ini juga harus menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini membebani masyarakat di sekitar wilayah konsesi.
PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan perusahaan industri pulp dan kertas yang menjadi bagian dari APRIL Group, kelompok usaha yang berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE). RGE didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto dan memiliki kegiatan usaha di berbagai sektor, termasuk industri berbasis sumber daya alam.
Besarnya skala usaha dan luas areal perizinan PT RAPP menunjukkan bahwa penertiban terhadap perusahaan tersebut merupakan persoalan penting dalam penegakan hukum dan tata kelola kawasan hutan di Riau. Akan tetapi, luasnya areal yang kembali berada dalam penguasaan negara juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pemerintah akan memperlakukan wilayah-wilayah yang di dalamnya terdapat riwayat penguasaan, pengelolaan, dan klaim hak masyarakat.
KNARA Riau menegaskan bahwa pencabutan izin perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat. Setiap wilayah yang memiliki konflik harus diperiksa secara cermat agar penertiban tidak menimbulkan persoalan baru.
Di balik ketegasan tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu nasib masyarakat yang selama bertahun-tahun berkonflik dengan perusahaan, termasuk masyarakat yang areal kelolanya atau tanah yang mereka klaim haknya berada di dalam kawasan yang selama ini diklaim oleh PT RAPP.
Satgas PKH harus jernih dan cermat dalam memilah mana penguasaan korporasi yang melanggar hukum dan mana tanah yang di dalamnya terdapat hak, penguasaan, serta klaim masyarakat yang masih bersengketa. Jangan sampai penertiban dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan riwayat penguasaan lahan, bukti-bukti hak masyarakat, dan konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi jalan keluar justru terkesan seperti sapu jagat: semua disikat tanpa membedakan persoalan dan status hukumnya. Korporasi yang melanggar harus ditindak, tetapi masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya jangan sampai ikut menjadi korban penertiban.
KNARA Riau memandang bahwa luasnya areal yang ditertibkan harus diikuti dengan proses identifikasi dan verifikasi yang terbuka. Pemerintah perlu memastikan bagian mana yang merupakan kawasan hutan yang harus dipulihkan, bagian mana yang berkaitan dengan aktivitas korporasi yang melanggar ketentuan, dan bagian mana yang memiliki persoalan penguasaan atau klaim hak masyarakat yang perlu diselesaikan secara tersendiri.
Penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada penguasaan kembali kawasan, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendasar mengenai siapa yang berhak atas tanah, bagaimana sejarah penguasaannya, dan bagaimana konflik yang sudah berlangsung lama dapat diselesaikan secara adil.
Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Masyarakat sudah bertahun-tahun berhadapan dengan perusahaan swasta untuk memperjuangkan tanah dan ruang hidup mereka. Ketika lahan tersebut kemudian disita oleh negara, muncul pertanyaan besar: apakah tanah itu akan dikembalikan kepada masyarakat yang memiliki dasar hak, atau justru kembali dikelola oleh negara tanpa menyelesaikan akar konflik yang ada?
Jika tanah yang selama ini disengketakan dengan perusahaan kemudian diambil alih negara tanpa penyelesaian hak masyarakat, lalu apa bedanya bagi masyarakat? Mereka sebelumnya berhadapan dengan korporasi, tetapi setelah penertiban justru harus menghadapi ketidakpastian baru akibat penguasaan negara. Pergantian pihak yang menguasai lahan tidak otomatis berarti konflik agraria telah selesai.
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab penyelesaian konflik agraria tidak cukup dilakukan dengan mencabut izin perusahaan atau mengambil alih penguasaan kawasan. Harus ada langkah lanjutan yang memastikan status tanah diperjelas, riwayat penguasaan masyarakat diperiksa, dan hak-hak yang memiliki dasar hukum memperoleh perlindungan.
Jangan sampai masyarakat yang selama ini berjuang melawan ketimpangan penguasaan lahan justru kembali menjadi pihak yang dirugikan. Apabila proses penertiban tidak disertai mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, masyarakat berpotensi menghadapi ketidakpastian baru meskipun perusahaan yang sebelumnya berkonflik dengan mereka telah kehilangan izin.
Oleh karena itu, kami mendorong Satgas PKH agar tidak hanya berorientasi pada penertiban dan penguasaan kembali kawasan, tetapi juga memastikan penyelesaian konflik agraria secara adil. Setiap areal yang memiliki riwayat sengketa dengan masyarakat harus diperiksa secara terbuka, partisipatif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
KNARA Riau mendorong agar pemerintah dan Satgas PKH:
1. Melakukan pemetaan dan verifikasi partisipatif terhadap areal yang telah lama bersengketa antara masyarakat dan PT RAPP.
2. Mengidentifikasi serta memeriksa riwayat penguasaan tanah, bukti-bukti hak, dan bentuk pengelolaan masyarakat sebelum menentukan tindak lanjut terhadap masing-masing areal.
3. Memastikan penertiban terhadap korporasi tidak secara otomatis menghilangkan atau mengabaikan hak masyarakat yang memiliki dasar hukum.
4. Membuka ruang bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan bukti, riwayat penguasaan, dan keberatan mereka dalam proses penyelesaian konflik.
5. Menyusun mekanisme penyelesaian yang jelas bagi tanah yang memiliki klaim atau sengketa, termasuk kepastian mengenai kemungkinan pengembalian kepada pihak yang terbukti berhak sesuai ketentuan hukum.
6. Memastikan setiap kebijakan pengelolaan lanjutan atas kawasan yang kembali dikuasai negara tidak menimbulkan konflik baru dan tidak menutup jalan bagi penyelesaian hak masyarakat.
Penertiban kawasan hutan jangan sampai hanya memindahkan penguasaan lahan dari korporasi kepada negara, sementara masyarakat tetap kehilangan tanah dan ruang hidupnya.
Ketegasan negara harus kita dukung, tetapi keadilan bagi masyarakat wajib kita kawal. Sebab, tujuan penegakan hukum bukan sekadar mengambil alih lahan, melainkan memastikan tidak ada pihak yang melanggar hukum sekaligus menjamin hak-hak masyarakat tidak diabaikan.
Jangan sampai masyarakat yang selama ini berjuang melawan ketimpangan penguasaan lahan justru kembali menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya memberi mereka keadilan.
KNARA Riau menegaskan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kawasan hutan dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Keberhasilan penertiban tidak seharusnya hanya diukur dari luasnya areal yang kembali dikuasai negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memulihkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi ruang hidup masyarakat.
Kami mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam kebijakan penertiban kawasan hutan. Mereka yang selama ini hidup, mengelola, dan memperjuangkan tanahnya harus dilibatkan dalam proses verifikasi serta penyelesaian konflik. Negara perlu hadir sebagai penyelesai persoalan, bukan sekadar sebagai pihak baru yang mengambil alih penguasaan lahan.
Ketegasan negara harus dibarengi keberpihakan terhadap keadilan. Penertiban korporasi yang melanggar hukum merupakan langkah penting, tetapi penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak kalah pentingnya.
“Negara harus hadir untuk menyelesaikan konflik agraria, bukan sekadar mengganti siapa yang menguasai tanah”. pungkasnya.
(Kus).








