Indragiri Hulu|Tran7riau.com – Aliansi Mahasiswa Pro Rakyat (Almapri) bersama organisasi masyarakat serta tokoh masyarakat Indragiri Hulu menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Aksi ini bertujuan untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai revisi dari UU No. 34 Tahun 2004. Sekitar 200 orang turut serta dalam aksi tersebut.
Saddam Ikhsan Firdaus selaku Koordinator Lapangan, didampingi Irsandi Fadillah selaku Koordinasi Umum, menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam aksi ini. Mereka menekankan pentingnya dukungan DPRD dalam pengesahan RUU TNI, perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai isi RUU tersebut, serta pentingnya menjaga prinsip “check and balance” dalam menerima informasi terkait RUU TNI. Selain itu, mereka juga menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur litigasi melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang menolak RUU ini.
Menanggapi aksi tersebut, Ria Herlina, SE, M.Ak menyampaikan bahwa aksi damai diperkenankan selama berlangsung dengan tertib. Ia juga menjelaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD sedang cuti bersama pada 28 Maret – 7 April 2025, namun aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD juga menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan setelah masa cuti berakhir.
Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan, termasuk Polres Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Inhu, Polsek Rengat Barat AKP Buha Siahaan, SH beserta 20 personel, serta Satpol PP Kabupaten Inhu yang dipimpin oleh Tukiyat, S.Sos dengan 30 personel. Aksi damai berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya insiden berarti. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka.
Rencananya, akan ada aksi lanjutan guna bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Selain itu, aksi ini menegaskan bahwa dukungan terhadap RUU TNI tidak terkait dengan isu Dwi Fungsi ABRI, melainkan lebih kepada penguatan peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Masyarakat diharapkan tetap berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak terverifikasi.
Laporan : Redaksi
