JAKARTA | Tran7riau.com
Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai Demokrat akhirnya merespon surat dari DPC Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor surat : 090/A/DPC-PD-INHU/VII/2026 Tentang Penegasan Pemberitahuan, Kordinasi dan Laporan Perkembangan Penegakan Disiplin Organisasi Serta Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Fraksi Partai Demokrat.
Pada hari ini (Rabu, 19/08/2026) mewakili DPC Partai Demokrat Indragiri Hulu mengucapkan banyak terimakasih kepada DPP Partai Demokrat dalam hal ini BAPPILU DPP karena telah mengundang kami untuk dapat duduk bersama pada hari ini di Kantor DPP Partai Demokrat – Jakarta, dalam rangka verifikasi dan klarifikasi terkait persoalan internal yang sedang terjadi belakangan ini, sebelum masuk ke tahap selanjutnya.
Anggi Destriono, selaku sekertaris DPC Partai Demokrat Inhu juga menegaskan pentingnya taat pada aturan partai yang telah disepakati bersama-sama. Aturan yang ada telah melewati rangkaian proses panjang dan merupakan bagian dari masukkan aspirasi kader-kader di tingkat daerah seluruh Indonesia, bukan semata-mata keinginan DPP sendiri, pungkasnya.
Terkait apa saja hasil kesepakatan, Saya mohon maaf belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena pembahasan tadi bersifat rahasia internal kami, jadi mohon untuk dapat dimaklumi oleh teman-teman semuanya.
Pada prinsipnya pemanggilan hari ini meberikan penegasan kepada 4 orang Anggota Fraksi terlapor untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam tenggang waktu terbatas. Sementara 1 orang Anggota Fraksi bebas dari status terlapor karena kita nilai memiliki sifat yang kooperatif.
Langkah upaya dari BAPPILU DPP Partai Demokrat layak dan pantas kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu sebagai jembatan sementara dalam persoalan yang sedang terjadi, Ucapan terimakasih juga kepada mas Ketum Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY), Sekjen Herman Khaeron dan Kepala BAPPILU Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, karena telah menjadi inspirasi bagi kami kadernya untuk tetap mengedepankan budaya politik santun, tutup Anggi.
