penangguhan penahanan atas nama tersangka A. Nurindra B. Kharismaji alias A. Nurindra

JAKARTA | Tran7riau.com

BC yang disangka melanggar :
Pertama :
Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Atau

Kedua :
Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan
Kedua :
Pertama : Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
atau,
Kedua : Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang.

Bahwa penangguhan tersebut didasarkan pada Surat Permohonan Penangguhan EPL &
PARTNERS LAW OFFICE Nomor : 060/EPLP/PPP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 .

Bahwa terhadap Surat Permohonan Penangguhan tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan (T-8) nomor PRINT –
28/M.1.13/Ft.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Bahwa tersangka tetap melaksanakan wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum secara berkala
dan setiap saat bersedia menghadap apabila diperlukan sehubungan dengan perkaranya. Bila dikemudian
hari tersangka melanggar syarat-syarat tersebut, maka penangguhan ini dapat ducabut. MAHFUDDIN CAKRA SAPUTRA, SH.

#Kejaksaan #KejaksaanAgung #KejaksaanAgungRI #KejagungRI #KejatiDKIJakarta #KejariJaktim (A.R)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *